1. Perundingan (Negotiation)

Dalam perjanjian internasional, tahapan pertama yang dilakukan adalah melakukan perundinga. Perundingan adalah salah satu metode utama dalam melakukan pembicaraan, pembahasan atau diskusi mengenai suatu hal terkait dua negara.

Dimana dalam melakukan perundingan internasional, setiap negara akan mengirim utusan atau wakilnya masing-masing untuk membahas materi yang akan dibahas dalam naskah perjanjian. Mengenai siapa saja yang mewakili dalam suatu perundingan tidak akan menjadi persoalan, karena hukum internasiona tidak ada yang mengaturnya.

Sedangkan, yang menjadi persoalan adalah terkait tentang siapa yang ikut dalam perundingan perjanjian internasional sesuai dengan tahap perundingan tersebut.

Berdasarkan UU yang mengatur perjanjian internasional, Indonesia menunjuk delegasinya sesuai dengan lingkup perjanjian seperti tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (5), yang berbunyi “Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing”.

2. Penandatanganan (Signature)

Tahapan penandatanganan dilakukan setelah naskah pernjanjian ditulangkan dalam perundingan oleh wakil-wakil setiap negara yang hadir. Dalam penjanjian bilateral, penandatanganan harus dilakukan oleh kedua wakil negara yang telah melakukan perundingan.

Dengan demikian, hasil perjanjian dari perundingan bisa diterima oleh kedua belah pihak secara bulat dan penuh. Hasil dari penandatanganan ini umumnya sangat dibutuhkan oleh kedua negara melalui wakilnya yang telah melakukan perjanjian tersebut.

Sedangkan dalam perjanjian multilateral, penandatanganan dapat disetujui ketika 2/3 dari semua peserta wakil negara ada di dalam perundingan tersebut dan menyetujuinya. Umumnya perjajian internasional belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negara jika belum diratifikasi oleh masing-masing negara.

3. Pengesahan (Ratification)

Naskah perjanjian yang sudah ditandatangani oleh kedua negara melalui wakilnya, kemudian naskah tersebut diserahkan dan akan dibawa kepada masing-masing negara. Jika naskah tersebut sangat penting, maka akan disahkan dan inilah yang disebut dengan ratifikasi.

Dalam pelaksaan ratifikasi tergantung pada masing-masing hukum negara yang bersangkutan. Secara umum, dasar pembernaran dari ratifikasi adalah bahwa setiap negara yang telah melakukan perjanjian berhak meninjau kembali naskah hasil perundingan perjanjian internasional tersebut.

4. Pengumuman (Declaration)

Setelah pengesahan naskah perjanjian internasional, pihak-pihak yang menerima naskah perjanjian kemudian perlu melakukan pendaftaran dan pengumuman di organisasi internasional (PBB). Setelah itu biasanya informasi tentang perjanjian akan tersebar luas, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Baca juga: Pengertian Traktat, Macam, Hukum, Tahapan, dan Pembatalan

Nah, itulah tahapan-tahapan perjanjian internasional secara umum dan benar, mulai dari perundingan, penandatanganan, pengesahan dan pengumuman. Demikian artikel informasi yang dapat saya bagikan dan semoga bermanfaat.

The post Tahapan Perjanjian Internasional first appeared on Freedomnesia.

Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Lalu apa prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri? Berikut ulasannya.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber, dijiwai, dan diintegrasikan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dardji Darmodihardjo menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

Jadi, selain menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal, negara kita juga menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang sering disebut degan sepuluh pilar demokrasi, yaitu sebagai berikut.

1. Demokrasi yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal ini dapat ditunjukkan melalui perbuatan/perilaku yang taat dan patuh pada aturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

2. Demokrasi yang Menjunjung Tinggi Hak-Hak Asasi Manusia

Hal ini dapat terlihat pada pengakuan hak asasi manusia secara resmi yang dimuat dalam undang-undang serta keseriusan aparat hukum dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakkan hak asasi manusia.

3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat

Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat harus didahulukan dan diutamakan kepentingannya melalui wakil-wakil rakyat.

4. Demokrasi yang Didukung oleh Kecerdasan Warga Negara

Rakyat yang cerdas serta berwawasan luas dapat membedakan perbuatan-perbuatan yang membangun atau merusak. Dengan kata lain, mereka dapat menyikapi perbedaan dengan pikiran terbuka karena perbedaan adalah suatu hak asasi tiap-tiap individu dan pengakuan hak asasi manusia mutlak dalam negara demokrasi.

5. Demokrasi yang Menerapkan Prinsip Pemisahan Kekuasaan

Dengan adanya pemisahan kekuasaan, diharapkan lembaga-lembaga negara dapat lebih fokus pada tugas dan wewenang masing-masing.

6. Demokrasi yagn Menjamin Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dengan diterapkannya otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai kesempatan untuk maju dan mengembangkan potensi melalui keunikan-keunikan atau kelebihan-kelebihan yang mereka miliki.

7. Demokrasi yang Menerapkan Prinsip Negara Hukum

Segala sesuatu perbuatan didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta hukum ini sifatnya mengikat warga negara termasuk penyelenggara negara.

8. Demokrasi yang Melaksanakan Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Dalam negara demokrasi, badan peradilan bersifat merdeka dan berjalan di atas nama keadilan. Dengan kata lain, untuk menegakkan keadilan harus melalui jalur-jalur yang benar dan tidak terpengaruh badan-badan/pihak-pihak lain.

9. Demokrasi yang Mengusahakan Kesejahteraan Rakyat

Demokrasi harus lebih mengutamakan kehendak rakyat, termasuk di dalamnya adalah mengusahakan kesejahteraan rakyat.

10. Demokrasi yang Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tujuan utama demokrasi adalah mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya sama dengan prinsip demokrasi universal karena lebih mengutamakan kepentingan rakyat, tetapi prinsip tersebut masih tetap mempertahankan ciri khas jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia.

Baca juga: Pengertian Demokrasi, Ciri-Ciri, Jenis, Macam dan Nilai

Nah, itulah dia artikel mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Demikian artikel yang dapat kami bagikan tentang salah satu materi pendidikan kewarganegaraan dalam bab demokrasi, sekian dan semoga bermanfaat.

The post Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila first appeared on Freedomnesia.

Kelima sila pada pancaila memiliki lambang masing-masing yang digambarkan dengan lambang bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan arti pancasila dan lambangnya mulai dari sila ke satu sampai ke lima :

1. Arti Lambang Pancasila Sila Pertama

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama yang berlambang bintang emas dengan lima sudut serta berlatar belakang hitam. Bintang emas bisa dimaknai bahwa Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya yang menerangi kehidupan manusia.

Makna Pancasila dan lambangnya yang pertama ini memiliki arti sebuah cahaya yang menerangi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan latar berwarna hitam sebagai wujud warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah adalah sumber dari segalanya.

2. Arti Lambang Pancasila Sila Kedua

Sila ke dua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Rantai tersebut terdiri dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan yang membentuk lingkaran.

Gelang persegi menggambarkan pria, dan bentuk lingkarannya menggambarkan wanita. Pancasila dan lambangnya ini memiliki arti bahwa hubungan antarsesama manusia baik laki laki dan perempuan harus saling tolong-menolong dan bersatu.

3. Arti Lambang Pancasila Sila Ketiga

Sila ke tiga yakni Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Pohon beringin merupakan sebuah pohon besar yang mencerminkan Negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini memiliki arti kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia.

Pohon beringin memiliki banyak akar yang bergelantungan di rantingnya. Pancasila dan lambangnya ini mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan namun mempunyai berbagai macam latar belakang suku, agama dan budaya yang berbeda-beda dari sabang sampe merauke.

4. Arti Lambang Pancasila Sila Keempat

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan merupakan sila keempat yang berlambang kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Makna lambang Banteng ini merupakan hewan sosial yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Ini menggambarkan bahwa masyarakat harus bermusyawarah dengan cara berkumpul atau berdiskusi dalam mengambil keputusan.

5. Arti Lambang Pancasila Sila Kelima

Sila ke lima yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Padi dan kapas merupakan bagian dari Pancasila dan lambangnya kebutuhan utama semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi melambangkan makanan pokok, sedangkan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Ini sebagai wujud persamaan sosial, di mana tidak ada perbedaan dan kesenjangan sosial atau ekonomi antara satu sama lain.

Itulah penjelasan mengenai gambar pancasila dan lambangnya dari sila ke satu sampai ke lima. Dengan mengetahui hal tersebut, tentunya bisa membuat kamu lebih mengetahui arti dan lambang pancasila yang sebenarnya. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam memahami apa saja makna lambang pancasila pada setiap silanya secara tepat.

The post Pancasila dan Lambangnya first appeared on Freedomnesia.

Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu dan lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi serta kerja sama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing.

Pengertian Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan adalah kekuasaan negara yang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Ha ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan (distribution of power)

Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD 1945. Penerapan pembangian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu pembangian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

Pembagian Kekuasaan secara Horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, pembagian kekuasaan negara secara horizontal dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat terbagi atas lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya amandemen UUD 1945. Adapun pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu sebagai berikut.

1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”.
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.
4. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang olej Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi”.
5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.
6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.”

Sementara pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah daerah terbagi atas lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah (kepala daerah/wakil kepala daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pembagian kekuasaan pada tingkat provinsi berlangsung antara pemerintah provinsi (guberner/wakil gubernur) dan DPRD provinsi. Adapun pembagian kekuasaan pada tingkat kabupaten atau kota berlangsng antara pemerintah kabupaten atau kota (bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota) dan DPRD kabupaten atau kota.

Pembagian Kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antarbeberapa tingkatan pemerintahan. Di dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang daitur dalam undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Republik Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Munculnya pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di  Indonesia. Dengan adanya asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom (provinsi dan kabupaten atau kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter, dan fiskal.

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

The post Pembagian Kekuasaan di Indonesia first appeared on Freedomnesia.